ptun hukum dki keruk kali mampang, naturalisasi ala anies tidak jalan

Pengadialan tata usaha negara ptun jakarta menghukum gubernur dki jakarta anies baswedan mengeruk kali mampang hingga tuntas, di balik hukuman anies harus megeruk total kali mampang, ternyata ada sejumlah polemik.

Pakar tata kota inibersitas trisakti yayat supriyana meninal dasar tat ruang memerintahkan nomalisasi kali mampang adalah perda dki jakarta nomor 1 tahun 2012 dan perda dki jakarta nomor 1 tahun 2014.

Di dalam rencana tat ruang itu memang ada satu perintah atau amanat untuk dilakukan upaya upaya menormalisasikan, artinya untuk menata kembali sungai sungai yang ada di kawasan tersebut, kata yayar kepada wartawan.

Amanat secara tat ruan tersebut untuk meningkatkan kapasitas saluran draines mengatisi genangan di wilayah tebet, mampang, dan bintaro. amanat secara sepesial plan kata yayat, harus didukung oleh deleopment plan, hal itu adalah rpjmd.

Nah akan rencan pembangunan jangka menggah dki selama masa kepemimpinannya pak anies itu dicek, apakah nggak program yang telah terkait normasisasi atau tidak meningkatkan kapasitas saluran air yang diamanatkan di kawansan tersebut. situs slot online indonesia